Senator Papua Barat Menekankan Pentingnya Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Sistem Pendidikan

Senator yang mewakili Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah di provinsi tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sistem pendidikan. 

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat yang lebih kompetitif di masa depan. 

"Setelah 79 tahun Indonesia merdeka, dengan semakin kuatnya praktik ketatanegaraan, pengelolaan pendidikan di daerah juga harus ditingkatkan," ungkap Filep setelah menghadiri upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Manokwari, pada hari Sabtu. 

Filep menambahkan bahwa masalah pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti distribusi dan kualitas guru yang belum merata di tujuh kabupaten di Papua Barat, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.

Masalah tersebut kemudian diperkuat oleh negara melalui penerapan kebijakan otonomi khusus (otsus), yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di semua sektor, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

"Isu pendidikan harus dibahas secara menyeluruh, tidak dapat dilakukan secara setengah hati. Perlu ada evaluasi terhadap sistem pendidikan agar tidak terjebak dalam stagnasi," tegasnya.

Ia menekankan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Otsus Papua, alokasi anggaran untuk pendidikan dari total penerimaan dana otsus setiap tahunnya mencapai 30 persen.

Pemerintah Pusat juga memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan 35 persen dari dana bagi hasil (DBH) migas, serta 25 persen yang bersumber dari APBN.

"Ini menunjukkan bahwa negara sangat konsisten dalam upayanya untuk menyamakan kualitas pendidikan di Tanah Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia," ungkap Filep.

Dengan adanya dukungan dari tiga sumber anggaran tersebut, ia menambahkan, seharusnya sistem pengelolaan sektor pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Papua Barat, perlu menyusun konsep desain besar pembangunan pendidikan yang tepat dan terarah. 

"Aparatur yang bertugas di sektor pendidikan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan. Jika diperlukan, sebaiknya mendatangkan konsultan pendidikan ke Papua Barat," ungkap Filep.

Dia merekomendasikan agar pemerintah daerah melibatkan para guru dalam proses penyusunan rencana program kerja dan anggaran, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan.

Kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan.

"Hal ini penting agar kepala sekolah dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi masing-masing sekolah. Saya melihat belum ada sinergi yang baik antara sekolah dan pemerintah daerah," kata Filep.

Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 67,47, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,12 persen dibandingkan dengan tahun 2022. 

Rata-rata pertumbuhan IPM Papua Barat dari tahun 2020 hingga 2023 adalah 0,59 persen, meskipun statusnya masih tergolong dalam kategori sedang. 

"Saya bersyukur telah terpilih kembali sebagai anggota DPD RI, dan saya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Papua Barat," ungkapnya.

Tag: Badan Pusat Statistik Filep Wamafma Pengelolaan Sistem Pendidikan SDM Senator Papua Barat