Mempelajari Sekolah Rakyat, Sebuah Inisiatif Untuk Memutus Siklus Kemiskinan Melalui Pendidikan

Foto: Getty Images/iStockphoto/smolaw11

Mempelajari Sekolah Rakyat, Sebuah Inisiatif Untuk Memutus Siklus Kemiskinan Melalui Pendidikan

Sabtu, 08 Mar 2025

Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan. Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah penjelasan mengenai Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026, sebagaimana diinformasikan oleh situs resmi Kementerian Sosial. Saat ini, kurikulum dan berbagai kelengkapan lainnya sedang dalam proses penyusunan.

Sekolah ini tidak memungut biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan sangat miskin. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari inisiatif untuk mengurangi kemiskinan dan dapat menjadi solusi yang efektif dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.

Berdasarkan data, hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar, yang menjadi salah satu kendala bagi mereka untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

Sekolah Rakyat adalah inisiatif konkret dari pemerintah untuk menghentikan siklus kemiskinan. Diharapkan, masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan miskin ekstrem dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Konsep Sekolah Rakyat

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada hari Kamis, 6 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pada hari ini, kami berkoordinasi dengan Menteri PU mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk Sekolah Rakyat, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden," ungkap Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan bahwa sarana dan prasarana untuk Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU akan membentuk tim untuk merancang desain awal pembangunan Sekolah Rakyat dengan konsep asrama atau boarding school.

Di samping itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare.

Sekolah Rakyat direncanakan akan didirikan di atas lahan seluas 5-10 hektare, demikian disampaikan oleh Gus Ipul.

Dalam proses pendirian Sekolah Rakyat yang mengusung konsep boarding school, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi perizinan sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan dan pengendalian kualitas juga sangat krusial, mengingat hal ini berkaitan dengan pemantauan mutu pendidikan di sekolah.

Untuk membahas semua aspek tersebut, Gus Ipul membentuk tim formatur dan Satuan Tugas Percepatan Sekolah Rakyat. Dalam rapat tersebut, hadir berbagai Kementerian dan Lembaga, antara lain Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selain itu, turut hadir juga Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, serta perguruan tinggi untuk mendukung berbagai aspek yang diperlukan oleh Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyatakan bahwa Kementerian dan Lembaga ini akan bergabung dalam Satuan Tugas dan fokus pada persiapan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan bidang masing-masing.

"Insya Allah, dukungan akan datang dari kementerian dan lembaga yang memiliki tugas serta fungsi di bidang tertentu," tuturnya.