Berikan komentar
Harian Bisnis Indonesia
Politik
ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am
Ketua DPR Meminta Agar Pelaku Kecurangan Dalam Program MinyaKita Mendapatkan Hukuman Yang Berat
Sabtu, 15 Mar 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya tindakan tegas dari pihak penegak hukum terhadap individu yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Ia meminta agar pelaku diberikan hukuman berat dan agar seluruh rantai distribusi yang memungkinkan terjadinya praktik kecurangan diusut tuntas. “Hukuman yang berat bagi pelaku kecurangan dalam takaran produk dan pemalsuan pangan harus ditegakkan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak ada ruang bagi praktik serupa di masa mendatang,” ungkap Puan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada hari Jumat. Puan mengungkapkan bahwa kasus kecurangan yang melibatkan pengurangan takaran dan peredaran MinyaKita palsu di pasar terjadi akibat lemahnya pengawasan, yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. “Kasus ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan yang ada, agar pelaku tidak dapat memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” tambahnya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan memperbaiki sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun. "Apabila hanya pelaku di tingkat bawah yang dikenakan sanksi, sementara pihak-pihak yang lebih besar terlepas dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan dapat ditegakkan dengan baik," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa MinyaKita merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika terjadi manipulasi, dampaknya akan sangat merugikan, baik dari segi kualitas maupun harga. Ia juga mengingatkan bahwa peredaran MinyaKita yang palsu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. "Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan akibat lemahnya pengawasan," tegasnya. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, ia meminta agar Komisi IX DPR RI yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut berperan dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala. "BPOM perlu meningkatkan pengawasan dan melakukan inspeksi rutin terhadap produk pangan di seluruh lini produksi dan distribusi. Selain itu, merek-merek minyak goreng lainnya juga harus diperiksa, dan DPR akan berperan aktif dalam pengawasan untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi," tambahnya. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih transparan, sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat. "Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mencegah praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen," pungkasnya.
