Berikan komentar
Harian Bisnis Indonesia
Pendidikan
Gambar: Shutterstock/Odua Image
Kepala BSKAP Menegaskan Bahwa Pergantian Kurikulum Harus Dilakukan Tanpa Campur Tangan Politik
Selasa, 16 Jul 2024
Masa tugas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim akan berakhir sekitar Oktober 2024 mendatang. Selesainya masa jabatan Nadiem bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan digantikan oleh presiden baru yaitu Prabowo Subianto. Berakhirnya masa kerja Nadiem tentu menimbulkan banyak pertanyaan apakah semua kebijakan yang digagas Nadiem termasuk kurikulum akan diganti atau dilanjutkan kembali. Dalam menjawab hal tersebut, Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak dicampur dengan politik. Ia menyatakan bahwa kebijakan pendidikan, terutama kurikulum nasional, seharusnya tidak dipolitisasi dan tidak boleh diganti setiap kali terjadi pergantian kekuasaan politik. Perubahan seharusnya dilakukan hanya jika memang sudah saatnya dan setelah dilakukan kajian komprehensif. Nino, yang sering disapa oleh orang-orang, menjelaskan bahwa dalam mengambil kebijakan, prioritas utama seharusnya adalah anak-anak dan pendidikan. Oleh karena itu, sebaiknya kurikulum tidak diganti terlalu cepat seperti yang dilakukan oleh beberapa menteri pendidikan sebelumnya. Menurutnya, yang harus diprioritaskan adalah kepentingan anak-anak dan pendidikan. Nino menyatakan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak langsung menggantikan Kurikulum tahun 2013, namun telah diterapkan oleh 95 persen sekolah di seluruh Indonesia setelah uji coba di seluruh daerah dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud sejak tahun 2020. Kurikulum Merdeka baru mulai diterapkan secara nasional sebagai Kurikulum Nasional pada Maret 2024. Oleh sebab itu, Nino berharap Kurikulum Merdeka tetap dipertahankan meskipun terjadi pergantian menteri, terutama jika alasannya adalah politis. "Jika pertimbangannya politis, maka seharusnya tidak mempertimbangkan untuk mengubah hal politis yang baru saja diterapkan di 95 persen sekolah di Indonesia," tegas Nino.
